KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Authors

  • Buhar Hamja Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia Author
  • Sarwan Hi. Ibrahim Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia Author

DOI:

https://doi.org/10.62207/tp568z41

Keywords:

Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Illegal Fishing, Sumber Daya Kelautan

Abstract

Illegal fishing merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem, serta mengganggu keberlanjutan sumber daya perikanan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan illegal fishing dalam perspektif otonomi daerah serta menganalisis pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut dapat digunakan sebagai instrumen pencegahan melalui pengawasan kegiatan perikanan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pembinaan pelaku usaha, serta koordinasi dengan instansi terkait. Sementara itu, kewenangan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana illegal fishing tetap dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada dasarnya telah memberikan batas kewenangan yang jelas, namun efektivitas pencegahan illegal fishing sangat bergantung pada koordinasi, pertukaran data dan informasi, ketersediaan sumber daya manusia, sarana pengawasan, serta sinergi antar lembaga. Dengan demikian, penguatan kapasitas pemerintah daerah dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan berkelanjutan.

Downloads

Published

2026-09-24

How to Cite

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH. (2026). Law Studies and Justice Journal (LAJU), 3(3), 697-704. https://doi.org/10.62207/tp568z41