KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
DOI:
https://doi.org/10.62207/tp568z41Keywords:
Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Illegal Fishing, Sumber Daya KelautanAbstract
Illegal fishing merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem, serta mengganggu keberlanjutan sumber daya perikanan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan illegal fishing dalam perspektif otonomi daerah serta menganalisis pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut dapat digunakan sebagai instrumen pencegahan melalui pengawasan kegiatan perikanan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pembinaan pelaku usaha, serta koordinasi dengan instansi terkait. Sementara itu, kewenangan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana illegal fishing tetap dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada dasarnya telah memberikan batas kewenangan yang jelas, namun efektivitas pencegahan illegal fishing sangat bergantung pada koordinasi, pertukaran data dan informasi, ketersediaan sumber daya manusia, sarana pengawasan, serta sinergi antar lembaga. Dengan demikian, penguatan kapasitas pemerintah daerah dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan berkelanjutan.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Buhar Hamja, Sarwan Hi. Ibrahim (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This work is licensed under CC BY-NC 4.0











