Law Studies and Justice Journal (LAJU) seeks to increase awareness, knowledge, and discussion of legal issues and human rights policy. Academically focused, the Review also appeals to the wider human rights community, including those in government, intergovernmental and non-governmental circles concerned with law, policy, and fieldwork. Review of original published articles on human rights issues in their global or national context, considered from an international or comparative legal perspective. The journal publish 4 times a year (April, June, October, December).
This work is licensed under CC BY-NC 4.0
PENYELESAIAN SANKSI DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH
Penerapan sanksi daftar hitam (blacklist) merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, dampaknya sangat signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sanksi blacklist berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 serta mengeksplorasi alternatif penyelesaian melalui jalur non-litigasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sanksi dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu: (1) upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Pengguna Anggaran (PA/KPA), dan (2) mekanisme penundaan atau penghapusan sanksi melalui jalur non-litigasi seperti mediasi atau konsultasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan jalur non-litigasi mampu memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi, sehingga dapat meminimalkan dampak ekonomi yang tidak proporsional bagi pelaku usaha.
Sanksi blacklist, LKPP, Keberatan administratif, Non-litigasi, Pengadaan barang dan jasa
Copyright (c) 2026 Yesaya Budi Handoyo, Lasbok Marbun, Edy Supriyanto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENARIKAN SEPIHAK OBJEK LEASING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
Praktik penarikan objek leasing secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan merupakan fenomena hukum yang sering menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap kekuatan eksekutorial jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klausul baku dalam perjanjian leasing seringkali mengandung klausul eksonerasi yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK. Selain itu, penarikan paksa tanpa melalui mekanisme pengadilan atau kesepakatan wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus diutamakan melalui standarisasi kontrak dan penegakan prosedur eksekusi yang transparan untuk menjamin kepastian hukum.
Perlindungan Konsumen, Leasing, Klausul Baku, Eksekusi Fidusia
Copyright (c) 2026 Ibnu Dwi Putra, Mardiman Sane, Muhenri Sihotang (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN CILINCING BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi administratif dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Cilincing serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji praktik penerapan sanksi administratif dalam pemungutan PBB-P2 di wilayah Kecamatan Cilincing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif berupa denda dan bunga keterlambatan telah diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta regulasi terbaru mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun dalam praktiknya, efektivitas penerapan sanksi administratif masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterlambatan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), rendahnya kesadaran wajib pajak, ketidaksesuaian data objek pajak, serta kurangnya transparansi informasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi perpajakan daerah, peningkatan literasi perpajakan masyarakat, serta peningkatan profesionalisme aparatur pajak daerah agar penerapan sanksi administratif dapat berjalan efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Pajak Daerah, PBB-P2, Sanksi Administratif, Kepatuhan Wajib Pajak, Pendapatan Asli Daerah
Copyright (c) 2026 Ahmad Sirojuddin, Appe Hamonangan Hutauruk (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
TRANSFORMASI KONSEP NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA: ANALISIS TERHADAP IMPLIKASI DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA
Fenomena nikah misyar muncul sebagai bentuk respons sosial terhadap perubahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut fleksibilitas dalam institusi perkawinan. Secara hukum Islam, nikah misyar dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, meskipun istri melepaskan sebagian haknya atas dasar kerelaan. Namun, secara hukum positif Indonesia, praktik ini belum diakui karena tidak memenuhi unsur pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis-filosofis, bertujuan menganalisis landasan hukum, problematika, serta peluang transformasi konsep nikah misyar dalam sistem hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa nikah misyar sah secara fiqh, tetapi bermasalah dalam tataran administratif dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi hukum Islam dan hukum positif melalui transformasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah agar dapat menghadirkan hukum perkawinan yang adil, adaptif, dan kontekstual di Indonesia.
Nikah Misyar, Hukum Islam, Hukum Positif, Transformasi Hukum, Maqāṣid al-Syarī‘ah
Copyright (c) 2026 Gunawan Hilmansyah, Hamdan Firmansyah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
ANALISIS YURIDIS PENCATATAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK YANG BELUM SELESAI DICATATKAN
Pada era digital saat ini, merek memegang peranan penting dalam perilaku konsumsi masyarakat saat ini, dan menjadi komoditas utama dalam perputaran roda ekonomi masyarakat khususnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan perangkat peraturan yang kuat dan mendukung kepentingan daripada pemilik Merek guna terciptanya persaingan usaha yang sehat. Dalam ketentuan pasal 41 ayat 1 dan ayat 8 disebutkan bahwa suatu merek dapat dialihkan salah satu atas dasar perjanjian dan merek dapat dialihkan sejak Merek tersebut masih dalam proses permohonan yang artinya Merek tersebut belum mendapatkan Hak Atas Mereknya atau Hak Eksklusif. Padahal, menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya “suatu hal tertentu” atau objek yang jelas yang mana harusnya belum terpenuhi oleh merek yang masih dalam tahap pendaftaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka yang mana dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, regulasi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pengalihan hak atas merek berdasarkan Pasal 41 ayat 8 merupakan suatu ketidakpastian hukum dalam pengaturan, sehingga menimbulkan kebingungan serta dapat melahirkan adanya tindakan-tindakan yang menjadi permasalahan dalam sistem hukum merek khususnya menimbulkan kerugian bagi pihak penerima pengalihan merek. Pasal ini timbul untuk menjawab kebutuhan kepentingan bisnis pemilik merek dalam mengalihkan kepemilikannya, serta untuk mengakomodir permohonan madrid yang telah Indonesia aksesi pada tahun 2018.
Pengalihan Hak Merek, Perjanjian, Hak Eksklusif, Perlindungan Merek
Copyright (c) 2026 Muhamad Sigit Pramono, Suyud Margono, Edy Supriyanto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
REFLEKSI FILOSOFIS MAKNA HUKUM LES MISERABLES: ISU HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF MAZHAB HUKUM SOSIOLOGIS
Penelitian ini akan melakukan refleksi filosofis terhadap makna hukum dalam Les Miserables karya Hugo. Les Miserables menceritakan perjalanan kompleks dari para tokoh pada masa pergolakan sosial di Prancis. Penelitian ini akan menganalisis dinamika makna hukum menurut berbagai perspektif aliran filsafat hukum. Interaksi para tokoh mencerminkan pertentangan antara moralitas hukum alam dan kepastian positivisme hukum. Penelitian ini juga akan mengulas isu hak asasi manusia dalam penegakan hukum pada masa pergolakan sosial. Penelitian ini menempatkan mazhab hukum sosiologis sebagai titik temu antara moralitas hukum alam dan kepastian positivisme hukum. Penelitian hukum doktrinal ini akan melakukan studi pustaka terhadap penelitian terdahulu dan buku filsafat hukum. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana seharusnya kita menempatkan diri di antara berbagai aliran pemikiran filsafat hukum.
Les Miserables, aliran hukum sosiologis, kepastian hukum, moralitas, hak asasi manusia.
Copyright (c) 2026 Ronaldo Heinrich Herman (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
HUBUNGAN ANTARA CALON LEGISLATIF DENGAN PARTAI POLITIK DALAM KAMPANYE PEMILU SERENTAK 2019
Penelitian ini mengkaji koalisi partai politik pendukung Jokowi–Ma’ruf Amin, yaitu PKB, Golkar, dan NasDem, serta koalisi pendukung Prabowo–Sandiaga Uno, yaitu Demokrat, Gerindra, dan PAN, dalam Pemilu Serentak 2019 di Kota Ternate. Penelitian ini menganalisis apakah kebijakan yang ditetapkan oleh partai politik di tingkat pusat diikuti secara konsisten oleh partai koalisi di tingkat daerah serta menelaah alasan calon anggota legislatif dalam koalisi partai, baik di tingkat pusat maupun daerah, terikat atau tidak terikat pada garis kebijakan partai pusat. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, serta sumber daring yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi partai politik di tingkat nasional tidak secara otomatis diikuti oleh partai koalisi di tingkat daerah dalam Pemilu Serentak 2019. Selain itu, calon anggota legislatif yang diusung oleh partai koalisi tidak selalu terikat pada kesepakatan koalisi dalam praktiknya.
Calon Anggota Legislatif, Partai Politik, Pemilu Serentak 2019
Copyright (c) 2026 Andri Idrus (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
REINTERPRETING CODE IS LAW IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: TOWARD A TECHNO-LEGAL GOVERNANCE FRAMEWORK
Digital technologies especially algorithms and AI have shifted legal normativity by embedding regulation into code and platform architectures, reshaping how behavior is governed in digital societies. This article asks whether Lawrence Lessig’s Code is Law thesis still adequately explains regulation in AI driven, platform based environments, or whether it must be reinterpreted to address rising concerns about accountability, transparency, and power asymmetries. Using a doctrinal and conceptual legal research approach, the study examines legal theory, regulatory frameworks, and scholarship on algorithmic governance and digital regulation. Through hermeneutic interpretation and comparative reasoning, it contrasts formal legal rules with code based governance and synthesizes the findings into an expanded techno legal governance framework. The analysis concludes that Code is Law remains analytically useful but is insufficient in its original form. It reframes code as a parallel yet governable regulatory force embedded within legal, ethical, and institutional structures, providing a foundation for hybrid governance in the age of AI.
Code is Law; Algorithmic Governance; Artificial Intelligence Regulation; Digital Platforms; Techno-Legal Governance; Algorithmic Accountability
Copyright (c) 2026 Emi Anggreani Masjur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Kasus Putusan No.406/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst)
Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana aborsi dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana aborsi dalam Putusan No.406/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, pendapat para ahli yang kompeten, artikel atau tulisan para ahli, dengan menggunakan teknik pengumpulan studi dokumen dan kepustakaan berupa Putusan No.406/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana aborsi pada Putusan No. 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana yang terungkap di persidangan. Dalam Putusan No. 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst yang dilakukan oleh terdakwa Marudut Marbun Alias dr. Anggi telah tepat yakni Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana harus ditanggung oleh terdakwa harus menjalankan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Hal tersebut dikarenakan Hakim yakin bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral dan tidak manusiawi yang telah menghilangkan nyawa janin.
Copyright (c) 2026 Ahmad Fadli (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
STRATEGI TALI TIGO SEPILIN DALAM MENCIPTAKAN KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Tali Tigo Sepilin dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. Pengambilan keputusan dalam musyawarah adat kerap didominasi oleh laki-laki, meskipun masalah yang dibahas seringkali berkaitan langsung dengan perempuan. Kondisi ini telah membentuk kulturalisasi bahwa hanya laki-laki yang berhak mengambil keputusan pada tingkat adat, sehingga keterlibatan perempuan menjadi sangat terbatas. Tali Tigo Sepilin merupakan sebuah konsep harmoni sosial yang terdiri dari tiga elemen utama yaitu lembaga adat, pegawai syara' (tokoh agama Islam), dan pemerintah desa dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. Pendekatan ini berfokus pada aspek pemerintah desa sebagai ruang potensial bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan adat. Dengan menjadi bagian dari pemerintah desa, perempuan dapat memiliki peran strategis dalam proses musyawarah adat dan penyelesaian konflik, sehingga mampu mengatasi ketimpangan gender yang telah mengakar secara budaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan analisis terhadap dokumen hukum adat Sarolangun dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam mendukung keadilan dan kesetaraan gender, termasuk partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Pegawai Syara' memberikan legitimasi hukum Islam untuk mendobrak praktik diskriminatif yang menghambat keterlibatan perempuan. Harmonisasi antara hukum Islam dan adat melalui Tali Tigo Sepilin memungkinkan terwujudnya keadilan gender yang inklusif dan berkelanjutan. Solusi ini menekankan pentingnya sinergi antara pemangku adat, tokoh agama, dan pemerintah untuk memastikan bahwa perempuan memiliki ruang yang setara dalam pengambilan keputusan adat.
Tali Tigo Sepilin, hukum Islam, hukum adat Sarolangun, Kesetaraan gender
Copyright (c) 2026 Ahmad Husairi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OBAT ILEGAL DALAM MENJAMIN HAK KESEHATAN WARGA NEGARA INDONESIA
Peredaran obat ilegal dan berbahaya di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada hak kesehatan warga negara. Fenomena ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari peredaran obat tanpa izin edar serta mengaitkannya dengan kewajiban negara dalam melindungi hak-hak kewarganegaraan di bidang kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta beberapa hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran obat tanpa izin edar merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen dan hak konstitusional warga negara atas kesehatan. Negara sebagai pemegang tanggung jawab utama belum sepenuhnya mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Diperlukan penguatan sinergi antar instansi, penyederhanaan perizinan, peningkatan literasi kesehatan masyarakat, serta penerapan sanksi hukum yang tegas untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penanggulangan obat ilegal tidak hanya menjadi agenda hukum kesehatan, tetapi juga manifestasi dari pelaksanaan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan dalam negara hukum Indonesia.
obat ilegal, perlindungan konsumen, kewarganegaraan, penegakan hukum, hak atas kesehatan
Copyright (c) 2026 Fakhriansyah Adwitiya Mardiko, Fatimah Azzahra, Dinda Aisyarini, Elsa Nur Alia, Sugihartiningsih Sugihartiningsih (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
REVITALISASI MUSYAWARAH KELUARGA SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA BERBASIS KEPENTINGAN TERBAIK ANAK
Konflik rumah tangga, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan anak, sementara praktik penyelesaian sengketa keluarga masih didominasi pendekatan legalistik yang berfokus pada relasi hukum orang tua dan cenderung memposisikan anak sebagai konsekuensi putusan. Dalam konteks masyarakat muslim Indonesia, musyawarah keluarga memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam hukum Islam, namun belum dirumuskan secara sistematis sebagai model penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Artikel ini bertujuan merevitalisasi musyawarah keluarga sebagai model penyelesaian sengketa rumah tangga berbasis kepentingan terbaik anak dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif berbasis analisis konseptual melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah dengan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, teori kepentingan terbaik anak, dan keadilan relasional. Hasil kajian menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan normatif hukum keluarga Islam dan praktik penyelesaian sengketa yang berkembang, di mana musyawarah keluarga kerap bersifat simbolik dan minim standar evaluatif terhadap dampaknya bagi anak. Artikel ini menyimpulkan bahwa revitalisasi musyawarah keluarga menuntut rekonstruksi konseptual dan operasional dengan menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai parameter utama legitimasi dan keadilan kesepakatan, sekaligus menawarkan model penyelesaian sengketa pra-litigasi yang lebih humanis, berkelanjutan, dan berkeadilan dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.
Musyawarah Keluarga, Penyelesaian Sengketa, Rumah Tangga, Kepentingan Anak
Copyright (c) 2026 Mohammad Wildan Raja Mahasina (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2016 DI YAYASAN PENYANDANG CACAT MANDIRI BANTUL DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
Penelitian ini membahas pembentukan keluarga sakinah di kalangan pasangan difabel di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul. Penelitian ini menganalisis bagaimana implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berperan dalam membantu terbentuknya keluarga sakinah, serta bagaimana pihak yayasan memberikan dukungan kepada keluarga difabel dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan difabel yang menjadi anggota YPCM, serta dengan pengurus yayasan. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, literatur hukum, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan keluarga sakinah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk memahami hubungan antara kebijakan hukum, peran yayasan, dan kondisi riil keluarga difabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan dampak positif dalam membantu pembentukan keluarga sakinah di kalangan pasangan difabel di YPCM Bantul. YPCM memainkan peran penting dalam mendukung aspek ekonomi, sosial, dan psikologis keluarga difabel melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan yang bermanfaat, serta membangun komunitas yang saling mendukung antar anggotanya. Namun, masih terdapat tantangan seperti kurangnya fasilitas pendukung di ruang publik yang ramah bagi mobilitas penyandang disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan keluarga sakinah pada pasangan difabel memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, serta kerja sama yang erat antara yayasan, pemerintah, dan masyarakat.
Penyandang Disabilitas, Implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2016, Pendekatan yuridis empiris
Copyright (c) 2026 Khusnul Amalia (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
REKONSTRUKSI KONSEP HUKUM OBLIGASI SYARIAH: TINJAUAN HERMENEUTIKA DAN UPAYA ADAPTASI HUKUM NASIONAL
Perkembangan pesat instrumen keuangan syariah, khususnya obligasi syariah (Sukuk), menuntut kerangka hukum nasional yang adaptif dan komprehensif. Saat ini, regulasi Sukuk sering kali bersandar pada interpretasi fiqih klasik, yang kadang kala berbenturan dengan tuntutan inovasi produk dan kepastian hukum pasar modal modern. Kebutuhan untuk menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan struktur pasar obligasi konvensional menciptakan diskursus interpretatif yang memerlukan pendekatan mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi konsep hukum obligasi syariah melalui tinjauan hermeneutika, serta mengidentifikasi upaya dan model adaptasi hukum nasional yang paling efektif untuk menopang pengembangan Sukuk yang berdaya saing dan sesuai syariah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif-analitis, memfokuskan pada studi kepustakaan (literatur) dan dokumen hukum. Teknik hermeneutika digunakan untuk menafsirkan teks-teks primer syariah (Al-Qur'an dan Hadis) serta Fatwa DSN-MUI terkait, kemudian dikomparasikan dengan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan turunannya. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam tentang kesenjangan normatif dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum obligasi syariah dapat direkonstruksi dari pendekatan maqasid syariah (tujuan syariah), bukan sekadar bentuk transaksi. Rekonstruksi ini memerlukan adaptasi hukum nasional melalui pembentukan payung hukum yang mengakomodasi diversifikasi akad dan mitigasi risiko secara syariah. Model adaptasi yang diusulkan adalah penggabungan regulasi berbasis prinsip (principle-based regulation) dengan standar akad berbasis substansi, guna menciptakan kepastian hukum tanpa membatasi inovasi produk. Rekonstruksi ini krusial untuk menjadikan Sukuk instrumen investasi yang relevan secara global dan teguh secara syariah.
Adaptasi Hukum; Hermeneutika; Maqasid Syariah; Obligasi Syariah; Rekonstruksi Hukum
Copyright (c) 2026 Shaim Muhtasib Amnur, Muchammad Ichsan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
DIBALIK LEGALITAS TAMBANG DI INDONESIA: IRONI KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG TERABAIKAN
Penelitian ini mengkaji paradoks antara legalitas kegiatan pertambangan di indonesia dengan realitas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan meskipun berbagai kegiatan pertambangan beroperasi dibawah payung hukum yang sah kerusakan ekologis yang meluas justru menjadi dampak sistemik yang kerap diabaikan. Metode pendekatan menggunakan hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait dengan objek penelitian. Sehingga hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah menunjukan lemahnya pengawasan oleh penegak hukum, terjadinya tumpang tindih regulasi antara daerah dan pusat, kegiatan pencemaran lingkungan yang terlembagakan, kegagalan regulasi lingkungan serta dominasi oligarki politik ekonomi maupun tergerusnya nilai-nilai moral dalam diri individu sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan terus terjadi tanpa pertanggungjawaban yang memadai. Ironisnya kerusakan ini justru dilegitimasi oleh kerangka hukum yang tidak berpihak pada kepentingan ekologis maupun hak-hak masyarakat. Sehingga Diperlukan reformasi regulasi penguatan penegak hukum, serta menerapkan nilai-nilai moral dalam mengelola sumber daya alam yang ada sehingga dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Kerusakan lingkungan, Pertambangan, Indonesia
Copyright (c) 2025 Ali Umar (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH: KAJIAN NORMATIF ATAS REGULASI PERTANAHAN DI INDONESIA
Penyelesaian sengketa tanah merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan perselisihan pertanahan antara pihak yang merasa dirugikan. Kasus sengketa tanah di Indonesia terjadi akibat adanya benturan antara klaim formal yang berlandaskan sertifikat dan tuntutan masyarakat yang berakar pada rasa keadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa tanah, ada beberapa metode yang dapat ditempuh, namun sebagian dari masyarakat merasa belum mendapatkan kepastian maupun keadilan. Beberapa pertanyaan kemudian muncul apakah regulasi pertanahan di Indonesia lebih menekankan pada kepastian hukum ataupun pada keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis kajian normatif atas regulasi pertanahan di Indonesia Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pertanahan cenderung menitikberatkan pada aspek kepastian hukum melalui pendaftaran dan sertifikasi tanah, namun seringkali mengabaikan dimensi keadilan sosial terutama bagi kelompok masyarakat kecil dan komunitas adat. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi regulasi pertanahan agar mampu menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial sebagai wujud nyata pelaksanaan prinsip agraria nasional.
kepastian hukum, keadilan sosial, sengketa tanah, hukum pertanahan, kajian normatif
Copyright (c) 2025 Indrawati Syamsuddin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF SUBSIDIZED HOUSING CONSTRUCTION CONTRACTS FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL RESPONSIBILITY: AN EMPIRICAL STUDY IN KARANGANYAR
Humans are social creatures who have many needs, human needs include food, clothing, and shelter. The shelter in question is a house for human habitation, so humans must be smart in choosing when they want to buy a house so that the house they live in feels comfortable, clean, safe and peaceful. The purpose of this study is to answer the problem: What is the form of legal responsibility of developers in subsidized housing construction contract disputes in Karanganyar, What factors cause subsidized housing construction contract disputes between parties in the Karanganyar area. The method used is descriptive analytical research with a sociological (empirical) juridical approach using a statutory and conceptual approach. Data were collected through in-depth interviews, documentation studies, and participatory observations, and analyzed qualitatively interactively through data reduction techniques, data presentation, and deductive conclusion drawing. Data sources used include relevant primary and secondary legal materials. Informants were selected by purposive sampling based on certain criteria according to the focus of the study. The results of the legal responsibility research of PT. Gamersi Setia Abadi in the dispute over the construction contract for subsidized housing in Karanganyar must refer to the principles of civil law and consumer protection, with the obligation to fulfill the quality of the building and compensation for losses, while the disputes that arise are generally caused by unclear contracts, defaults, and technical and non-technical errors, the resolution of which refers to the applicable provisions of construction services law.
Copyright (c) 2025 Rhena Lastia Putri, Widi Nugrahaningsih, Rezi Rezi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
LEGAL ANALYSIS OF ABUSE OF PKPU BY DEBTORS: BETWEEN RESTRUCTURING AND DELAY OF JUSTICE
The Debt Payment Suspension (PKPU) Regulation in Indonesia, although intended as a restructuring tool, is often misused by debtors to delay payments, creatingdelay of justiceThis phenomenon is evident in the high number of PKPU (Deferred Payment for Payment) applications compared to bankruptcies, resulting in legal uncertainty, creditor losses, and declining investor confidence. This study aims to formulate an ideal legal framework to prevent PKPU abuse, balance restructuring with creditor protection, and ensure legal certainty.Using a normative juridical approach and comparative analysis with international practices (e.g.,good faith filing AS, judicial managementIn Singapore, the study found that regulatory laxity and inconsistent judicial interpretation were the main causes of abuse. The impacts included financial losses and delays in legal proceedings. Recommendations included the addition of clausesgood faith requirement, fit and proper testfor debtors, strengthening the role of supervisory judges and independent curators, and harmonizing with international bankruptcy principles. This ideal legal framework is expected to balance the restructuring function of the PKPU with justice and legal certainty for all parties.
PKPU, Misuse, Debt Restructuring,Delay of Justice, Good Faith, Legal Certainty, Creditor Protection.
Copyright (c) 2025 Ryzky Yan Deriza (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
LEGAL REVIEW OF WOMEN'S REPRODUCTIVE HEALTH RIGHTS IN LOVE RELATIONSHIPS WITHOUT MARRIAGE
The right to reproductive health is a human right guaranteed by various regulations in Indonesia. However, the implementation of this right often faces obstacles, particularly for women in unmarried relationships. This group often experiences limited access to services, discrimination, and social stigma, which worsens physical and psychological conditions. Therefore, this research is crucial to examine the alignment between legal guarantees and practices in the field. This research uses the following method:normative juridical with a statutory regulatory approach. The analysis focuses on Law No. 17 of 2023 concerning Health, Law No. 4 of 2024 on the Well-Being of Mothers and Children, PP No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health, as well as Minister of Health Regulation No. 2 of 2025 concerning the Implementation of Reproductive Health Efforts. The study results show that women, including those in unmarried relationships, are legally entitled to quality, safe, and discrimination-free reproductive health services. However, respondents have not fully accessed formal health services, including education, counseling, and medical support. Support is primarily obtained from family and religious institutions. The biggest barriers lie in social stigma and discrimination, which negatively impact respondents' mental and social health.
Reproductive health, unmarried relationships, adolescents
Copyright (c) 2025 Nency Ayu Lianawati, Aris Prio Agus Santoso, Peter Guntara (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
LEGAL ANALYSIS OF PROTECTION FOR CONSUMERS WHO SUFFERED LOSSES DUE TO THE USE OF SKINCARE PRODUCTS (Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection)
This study discusses legal protection for consumers who suffer losses due to the use of illegal cosmetics. The focus of the study is directed at the effectiveness of the implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as other regulations related to the supervision of the distribution of cosmetics by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). The main issues raised are the continued rampant circulation of illegal cosmetics that endanger consumer health, weak supervision, and a lack of public legal awareness. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and literature study. The data used comes from primary legal materials in the form of laws and implementing regulations, as well as secondary legal materials such as literature, journals, and previous research results. Data analysis was conducted qualitatively to understand the extent to which consumer protection regulations have provided legal certainty for victims of illegal cosmetics. The results of the study indicate that legal protection for consumers is comprehensively regulated in the Consumer Protection Law and sectoral regulations such as Government Regulation No. 31 of 2019 and BPOM Regulations regarding cosmetic supervision. However, its implementation still faces obstacles such as limited supervision, low law enforcement, and a lack of public awareness to report. Therefore, synergy is needed between the government, BPOM, business actors, and consumers to strengthen legal protection, including providing compensation or redress for losses experienced by consumers.
Law, Cosmetics, Losses, Legal Protection, Consumers
Copyright (c) 2025 Hanafi Dwi Laksono, Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
CERTAINTY OF MEDICAL PRACTICE LICENSES PLATFORM TELEMEDICINE FROM A HEALTH LAW PERSPECTIVE AS A FORM OF COMMUNITY PROTECTION IN INDONESIA
The development of telemedicine as a form of digital transformation in the healthcare sector has emerged as an alternative solution to the uneven distribution of healthcare workers and medical facilities, particularly in underdeveloped, frontier, and outermost (3T) areas. While telemedicine expands public access to medical services, it also raises legal issues, particularly regarding the legitimacy of medical practice on online platforms. To date, there are no specific regulations governing the ownership of a Practice License (SIP) for telemedicine services. This regulatory gap creates potential legal uncertainty, weakens patient protection, and increases the vulnerability of healthcare workers to civil and criminal prosecution. This study aims to analyze the form of government oversight of telemedicine practices in Indonesia based on the Health Law, emphasizing efforts to prevent potential malpractice and guarantee legal protection for medical personnel as well as the public's constitutional rights to health services through the issuance of a License for Telemedicine Services (SIP). This study uses a normative-sociological juridical approach, which examines law from three dimensions: legal text, legal values, and social reality. The research findings indicate that SIP not only serves as an administrative instrument for legitimizing medical practice, but also as a manifestation of the state's responsibility to ensure professional competence, accountability, and legal protection for medical personnel in online therapeutic interactions with patients. Without adaptive SIP regulations, the state risks failing to fulfill its constitutional mandate to provide fair, equitable, and quality healthcare services. Therefore, SIP regulations compatible with the telemedicine ecosystem are a necessity in the era of increasingly decentralized digital healthcare.
Legal protection, Telemedicine, Medical SIP
Copyright (c) 2025 Nugroho Iman Wibisono, Endeh Suhartini, Ani Yumarni (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
LEGAL STUDY OF THE INKRACHT DECISION ON UNFAIR BUSINESS COMPETITION IN TRADEMARK DISPUTES (CASE STUDY OF THE LEAF TRADEMARK DISPUTE IN THE SEMARANG COMMERCIAL COURT OF CENTRAL JAVA AND THE NGANJUK DISTRICT COURT OF EAST JAVA)
This article critically examines the final and binding court decisions (inkracht) in the trademark dispute between Rudy Mulyanto and PT. Unichemcandi Indonesia over the “Daun” trademark. The research is motivated by the increasing number of trademark disputes in Indonesia, which often result in unfair business practices such as predatory pricing and misuse of legal mechanisms by registered trademark owners. The study employs a normative juridical approach supported by empirical data through court decisions, expert interviews, and legal literature. Findings indicate inconsistencies in law enforcement between the Commercial Court and the District Court rulings, as well as potential misuse of the judiciary to seize market share. The article highlights the urgency of consistency in law enforcement, strengthening the role of the Supreme Court in ensuring legal certainty, and harmonizing regulations to foster fair competition in the Indonesian market.
trademark, unfair competition, final court decision, legal protection, predatory pricing
Copyright (c) 2025 Lisa Agustiana, Martin Roestamy, Jacobus Jopie Gillalo (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN UPAYA PREVENTIF PENEGAKAN HUKUM DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN GIGI ILEGAL
Ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan disebut hukum kesehatan, Tingkat malpraktek di Indonesia sangat buruk, hal ini dapat dilihat dari peningkatan angka malpraktik setiap tahun. Keadaan ini jelas berdampak pada pencari keadilan untuk korban. Dalam perkembangan yang sangat pesat ini sering muncul kasus-kasus dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kinerja dokter diragukan serta mengancam keberlangsungan karir seorang dokter. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum pidana dalam praktik kedokteran gigi illegal. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban dalam praktik kedokteran gigi illegal. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap praktik kedokteran gigi ilegal serta perlindungan hukum bagi korban yang terdampak. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan terkait praktik medis, khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai penipuan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber hukum dan dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku dokter palsu masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek perlindungan pasien. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, penerapan sanksi yang tegas serta pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.
Penegakan Hukum, Illegal, Perlindungan Hukum
Copyright (c) 2025 Erni Susanty Tahir, Aryono Aryono, Tri Indah Lestari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION TO CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW ACCORDING TO JINAYAT LAW IN NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
This research aims to determine the age limit of children and efforts to protect children in conflict with the law in Nanggroe Aceh Darussalam. This research is descriptive normative legal research. The approaches used are case approach and statutory approach. The technique of collecting legal materials uses literature study by using juridical analysis techniques in the form of exposure to legal materials. Based on the results of research and discussion, the author concludes that the legal system in Indonesia oversees several forms of main law in its existence in order to realize dignified justice, customary law is a complementary law, as is the case in NAD which is part of the national legal system, in dealing with one another subject to regulations and jinayat law. The existence of customary criminal law in life adds to the diversity of law, so that society is more awake with all the arrangements that exist geographically and has implemented qanun as a law specifically against children in conflict with the law.
Copyright (c) 2025 Citra Anggun Puspita, Amelia Cohenta (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
VICTIM RIGHTS IN THE DIGITAL AGE: LEGAL FRAMEWORKS FOR PROTECTING ONLINE ABUSE SURVIVORS
Online violence against vulnerable groups is increasing, but evaluation of the effectiveness of the law in providing justice and restitution for victims is still limited. This study examined the effectiveness of the implementation of laws related to online violence in providing protection and compensation to victims in various jurisdictions. The research method was carried out by means ofSystematic Literature Review with PRISMA 2020 protocol, using Scopus, Web of Science databases. Thematic coding analysis to identify patterns of legal effectiveness and implementation challenges.Of the 19 articles, the effectiveness of the law is highly dependent on the context of the judicial system, institutional capacity, and national regulatory framework. Approachvictim centered showing a more effective response, but the implementation of victims' rights is still uneven and support is inadequate.Legal protection for victims of online violence remains fragmented and inconsistent globally. Regulation based on victim centered justice potentially increases justice and protection. Further research is suggested to focus on empirical experiences of victims.
Online violence, victims' rights, victim-centered justice, systematic literature review, legal protection, restitution
Copyright (c) 2025 Iwan Rasiwan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
RESTORATIVE JUSTICE AS A MODEL FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM IN INDONESIA
The criminal justice system in Indonesia has long been dominated by a retributive approach that emphasizes punishment as a form of justice. This approach often fails to meet the needs of perpetrator rehabilitation and victim recovery, leading to criticism of its effectiveness. This study aims to evaluate the effectiveness of restorative justice as an alternative in criminal justice system reform in Indonesia, focusing on its impact on victim satisfaction and reducing recidivism rates. This study uses a Systematic Literature Review (SLR) approach to identify, assess, and synthesize findings from 51 relevant articles. Data collected from the Scopus, Web of Science databases were analyzed using thematic analysis techniques. The findings indicate that the implementation of restorative justice can increase victim satisfaction and reduce recidivism rates, as well as strengthen community involvement in the justice process. This study confirms that restorative justice has significant potential to improve the criminal justice system in Indonesia, with important implications for the development of policies that are more inclusive and responsive to the needs of all parties involved.
Restorative Justice, Criminal Justice System, Victim Satisfaction, Recidivism, Legal Reform
Copyright (c) 2025 Denny Latumaerissa (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Studi Perbandingan Konsep Extended Producer Responsibility dalam Kebijakan Hukum Pengelolaan Limbah Baterai Kendaraan Listrik Antara Indonesia dan Swedia
Penelitian ini membahas perbandingan konsep Extended Producer Responsibility (EPR) dalam kebijakan pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik antara Indonesia dan Swedia. Di tengah akselerasi penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi nasional, Indonesia masih menghadapi kekosongan hukum terkait pengelolaan limbah baterai yang tergolong sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan, konseptual, dan perundang-undangan untuk mengkaji praktik hukum di Swedia sebagai negara anggota Uni Eropa yang telah mengadopsi Battery Regulation (EU) 2023/1542. Temuan menunjukkan bahwa Swedia secara progresif mengimplementasikan EPR melalui sistem pengumpulan, daur ulang, dan pemulihan material yang terintegrasi dan berbasis digital, sedangkan Indonesia masih terbatas pada pengaturan umum dan belum menyentuh baterai kendaraan secara spesifik. Dalam konteks ini, penelitian merekomendasikan pembentukan kerangka hukum ius constituendum di Indonesia yang tidak hanya merujuk pada praktik global, tetapi juga berakar pada kaidah hukum Islam Dar’ul Mafasid Muqaddam ‘ala Jalbil Mashalih dan pendekatan ekosentrisme, guna menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan antargenerasi.
Extended Producer Responsibility, limbah baterai, kendaraan listrik, hukum lingkungan
Copyright (c) 2025 Ariel Sabilal Haq, Jundiani Jundiani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND SMART CONTRACTS: LEGAL IMPLICATIONS AND FUTURE REGULATIONS
In recent decades, digital technologies, especially blockchain and smart contracts, have significantly changed the legal and contractual paradigm. However, the main challenge faced is the legal uncertainty regarding the recognition and enforcement of smart contracts in various jurisdictions. This research aims to explore how smart contracts can be recognized and enforced within existing legal frameworks in various legal systems, including common law and civil law. Using a Systematic Literature Review (SLR) approach, this research identifies, analyzes and synthesizes relevant literature from leading academic databases. Strict inclusion and exclusion criteria were applied to ensure the validity and relevance of the data. The findings show that legal recognition of smart contracts varies significantly between countries, with some countries having adopted supportive regulations, while others are still stuck in traditional legal interpretations. This research also identifies the urgent need for harmonization of international law to address existing uncertainties. These findings have important implications for policy makers and legal practitioners, highlighting the need for legal reform that is responsive to technological innovation. This research contributes to the development of more adaptive legal theory and practice in facing digital challenges.
Smart Contracts, Blockchain, Legal Recognition, Legal Harmonization, Legal System.
Copyright (c) 2025 Edison Hatoguan Manurung (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
CYBERCRIME VICTIM PROTECTION: LEGAL CHALLENGES AND STRATEGIES FOR MITIGATION
In today's digital era, cybercrime has increased significantly, posing major challenges to individuals and the legal system. Although much research focuses on technical and preventive aspects, legal protection for victims is still given little attention, creating gaps in access to justice. This research aims to identify and analyze the legal challenges faced by victims of cyber crime in obtaining justice and adequate protection. By using the approach Systematic Literature Review (SLR) and PRISMA guidelines, this research collects and analyzes articles peer-reviewed from Scopus, Web of Science and Springer databases. Data was analyzed thematically to identify patterns and key issues. Findings show that key challenges include disharmony in international regulations, jurisdictional issues, and limited victim protection in national laws. In addition, the lack of psychological support and the unpreparedness of law enforcement officers worsened the victim's condition. This research emphasizes the need for policy reform that is more responsive to the needs of cybercrime victims, as well as closer international collaboration to improve protection and access to justice. These findings contribute to the development of victimology theory and more inclusive legal practice.
cybercrime, victim protection, access to justice, legal reform, victimology
CORPORATE GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY: LEGAL MECHANISMS FOR PREVENTING BUSINESS MALPRACTICES
Effective corporate governance (CG) is the key to preventing business malpractice, such as fraud and corruption, which continues to be a global challenge. This research aims to explore the effectiveness of legal mechanisms in increasing corporate accountability and preventing business malpractice. This study focuses on identifying and evaluating various legal instruments that support CG implementation in various jurisdictions, as well as their impact on preventing business malpractice. This research uses a Systematic Literature Review (SLR) approach to collect and analyze 27 relevant articles from the Scopus, Web of Science and Springer databases. The literature selection process follows the PRISMA flow, which includes the stages of identification, screening and article eligibility. The research results show that legal instruments, such as government regulations, anti-fraud policies, and external monitoring systems, play a significant role in increasing corporate accountability. In addition, the implementation of law-based CG is effective in creating transparency, strengthening stakeholder protection, and preventing fraud and corruption. This study also found variations in legal instruments between countries, which were adapted to their respective social, political and economic conditions. This study confirms that the effectiveness of corporate governance is greatly influenced by the existence and implementation of strong legal mechanisms. Therefore, collaboration between the government, regulators and companies is needed to strengthen the legal system to support corporate governance that is accountable and free from business malpractice.
Corporate Governance, Legal Mechanisms, Accountability, Fraud, Systematic Literature Review.
Copyright (c) 2025 Harly Clifford Jonas Salmon (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0