PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI: KAJIAN KEWENANGAN HAKIM BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH

Authors

  • Khairunnisa Khairunnisa Program Studi S2 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Author

DOI:

https://doi.org/10.62207/p78vyv88

Keywords:

Izin Poligami; Penyelundupan Hukum (Fraus Legis); SEMA Nomor 3 Tahun 2018; Hukum Progresif; Maqāṣid al-Syarī‘ah.

Abstract

Praktik poligami yang didahului dengan perkawinan siri sebelum mengajukan permohonan izin ke pengadilan menimbulkan problematika hukum serius terkait penyalahgunaan prosedur dan penyelundupan hukum (fraus legis). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konstruksi penyelundupan hukum dalam perkara permohonan izin poligami, menguji batas kewenangan hakim dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, serta memetakan pendekatan Hukum Progresif dan Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam mencegah penyelundupan hukum sekaligus melindungi hak istri dan anak. Penelitian doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Mpw jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Ptk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan melangsungkan nikah siri terlebih dahulu untuk melegitimasi poligami merupakan bentuk penghindaran terhadap prosedur hukum wajib (mandatory procedure). Melalui perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dan pemetaan M. Zulfa Aulia, hakim dituntut tidak terjebak pada positivisme kaku, melainkan melakukan penalaran hukum untuk mewujudkan keadilan substantif. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 oleh hakim harus dilakukan secara cermat dengan membedakan objek permohonan izin poligami dari isbat nikah poligami. Integrasi prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah khususnya ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), dan ḥifẓ al-‘ird (perlindungan martabat) menjadikan penolakan izin poligami atas dasar penyelundupan hukum bukan sekadar sanksi prosedural, melainkan sarana perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta kewibawaan hukum keluarga di Indonesia.

Downloads

Published

2026-09-17

How to Cite

PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI: KAJIAN KEWENANGAN HAKIM BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH. (2026). Law Studies and Justice Journal (LAJU), 3(3), 660-670. https://doi.org/10.62207/p78vyv88