PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI: KAJIAN KEWENANGAN HAKIM BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH
DOI:
https://doi.org/10.62207/p78vyv88Keywords:
Izin Poligami; Penyelundupan Hukum (Fraus Legis); SEMA Nomor 3 Tahun 2018; Hukum Progresif; Maqāṣid al-Syarī‘ah.Abstract
Praktik poligami yang didahului dengan perkawinan siri sebelum mengajukan permohonan izin ke pengadilan menimbulkan problematika hukum serius terkait penyalahgunaan prosedur dan penyelundupan hukum (fraus legis). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konstruksi penyelundupan hukum dalam perkara permohonan izin poligami, menguji batas kewenangan hakim dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, serta memetakan pendekatan Hukum Progresif dan Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam mencegah penyelundupan hukum sekaligus melindungi hak istri dan anak. Penelitian doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Mpw jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Ptk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan melangsungkan nikah siri terlebih dahulu untuk melegitimasi poligami merupakan bentuk penghindaran terhadap prosedur hukum wajib (mandatory procedure). Melalui perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dan pemetaan M. Zulfa Aulia, hakim dituntut tidak terjebak pada positivisme kaku, melainkan melakukan penalaran hukum untuk mewujudkan keadilan substantif. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 oleh hakim harus dilakukan secara cermat dengan membedakan objek permohonan izin poligami dari isbat nikah poligami. Integrasi prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah khususnya ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), dan ḥifẓ al-‘ird (perlindungan martabat) menjadikan penolakan izin poligami atas dasar penyelundupan hukum bukan sekadar sanksi prosedural, melainkan sarana perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta kewibawaan hukum keluarga di Indonesia.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Khairunnisa Khairunnisa (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This work is licensed under CC BY-NC 4.0











