ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY IN COLLABORATIVE EFFORTS TO ADDRESS SLUM AREAS BASED ON BOGOR MAYORAL REGULATION NUMBER 32 OF 2024

Authors

  • Rr. Mutiara Adhi Sarasati Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, Indonesia Author
  • Dr. Agus Satory, S.H., M.H. Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, Indonesia Author

DOI:

https://doi.org/10.62207/hrdshb90

Keywords:

kewenangan pemerintah daerah, hukum administrasi negara, kawasan kumuh, kolaborasi, Perwali Kota Bogor

Abstract

Permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan, tetapi juga dengan keterbatasan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), sanitasi, pengelolaan sampah, drainase, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan pemeliharaan lingkungan. Penanganannya memerlukan kebijakan yang menghubungkan kewenangan pemerintah dengan partisipasi masyarakat dan kontribusi berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kolaborasi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai pedoman kerjasama antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum, muatan kebijakan, dan dimensi lingkungan hidup dalam Perwali tersebut, serta mengidentifikasi kekuatan dan kesenjangan normatifnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan kerangka collaborative governance dan teori sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi penanganan kawasan kumuh tidak dilaksanakan oleh satu perangkat daerah saja. Perwali mengatur peran Dinas, Pokja PKP, Forum PKP, perangkat daerah yang melakukan pengawasan, serta pemangku kepentingan eksternal dan masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan tidak cukup dinilai dari jumlah kegiatan atau pembangunan fisik. Pelaksanaan perlu didukung indikator hasil yang terukur, data kondisi awal dan pasca intervensi, pembagian tanggung jawab pemeliharaan, partisipasi warga, dan pelaporan yang transparan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perwali 32/2024 dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam penanganan kawasan kumuh, tetapi efektivitasnya bergantung pada koordinasi pelaksanaan, dukungan pembiayaan, keterpaduan dengan kebijakan daerah, serta evaluasi keberlanjutan kualitas lingkungan.

Downloads

Published

2026-11-14

How to Cite

ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY IN COLLABORATIVE EFFORTS TO ADDRESS SLUM AREAS BASED ON BOGOR MAYORAL REGULATION NUMBER 32 OF 2024. (2026). Law Studies and Justice Journal (LAJU), 3(3), 724-740. https://doi.org/10.62207/hrdshb90