DILEMA YURIDIS PENGGUNAAN SMART CONTRACT (KONTRAK PINTAR) BERBASIS BLOCKCHAIN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN FIQH MUAMALAH
DOI:
https://doi.org/10.62207/9de4k724Keywords:
Smart Contract, Blockchain, KHES, Fiqh Muamalah, Akad Digital, TahkimAbstract
Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam aktivitas ekonomi, salah satunya melalui penggunaan smart contract berbasis teknologi blockchain. Smart contract merupakan program komputer yang memungkinkan pelaksanaan ketentuan transaksi secara otomatis berdasarkan instruksi dan kondisi yang telah disepakati para pihak. Meskipun menawarkan efisiensi, transparansi, dan pengurangan keterlibatan perantara, penggunaannya menimbulkan persoalan yuridis, khususnya mengenai keabsahan akad, kerelaan para pihak, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi kesalahan eksekusi sistem. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan penggunaan smart contract berdasarkan prinsip Fiqh Muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sekaligus mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum dan penyelesaian sengketanya. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart contract pada prinsipnya dapat memenuhi persyaratan akad dalam hukum ekonomi syariah sepanjang substansi kesepakatan, kecakapan para pihak, kejelasan objek, dan tujuan akad terpenuhi. Bentuk digital tidak dengan sendirinya menghilangkan keabsahan sighat akad, karena yang menjadi esensi adalah adanya pernyataan kehendak yang dapat dipahami dan dibuktikan. Namun, sifat otomatisasi dan keterbatasan koreksi pada sistem blockchain berpotensi menimbulkan gharar, ketidakadilan, serta persoalan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara kode digital dan dokumen kontrak hukum, mekanisme pengawasan syariah, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase syariah.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Budi Mulyanto, Maria Fransisca (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This work is licensed under CC BY-NC 4.0











