REKONSTRUKSI AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DARI KEPATUHAN ADMINISTRATIF MENUJU PUBLIC VALUE: ANALISIS NORMATIF ATAS PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Authors

  • Jalil Hasan Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia Author
  • Maratik Jeremia Kluifer Narmo Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia Author
  • Kartini K. Thalib Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia Author

DOI:

https://doi.org/10.62207/7h4dmr26

Keywords:

akuntabilitas keuangan negara; public value; Badan Pemeriksa Keuangan; pemeriksaan kinerja; kerugian negara

Abstract

Hukum keuangan negara Indonesia memuat dimensi kepatuhan sekaligus dimensi hasil, tetapi indikator yang paling terlihat dalam praktik, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hanya menyatakan kewajaran penyajian laporan keuangan. Artikel ini menganalisis bagaimana asimetri tersebut terbentuk dan merekonstruksi akuntabilitas keuangan negara ke arah public value dalam kerangka pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan perkara suap opini WTP Kementerian Desa), dianalisis dengan teori akuntabilitas Bovens dan segitiga strategis Moore, serta didukung data resmi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester tahun 2025. Hasilnya menunjukkan tiga hal. Pertama, orientasi hasil telah tertanam dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, kriteria ekonomis-efisien-efektif, dan asas kemanfaatan, tetapi belum dioperasionalkan menjadi indikator, standar, dan konsekuensi yang setara dengan opini. Kedua, konsep kerugian negara yang nyata dan pasti wajar dipertahankan dalam ranah pidana, sehingga public value harus ditempatkan pada jalur akuntabilitas kinerja yang terpisah, bukan pada perluasan pemidanaan. Ketiga, rekonstruksi dapat ditempuh melalui indikator hasil yang bertumpu pada tujuan program yang sah secara hukum, pemilihan objek pemeriksaan berbasis risiko dan kepentingan publik, pemantauan tindak lanjut berorientasi dampak, serta keterbukaan dan partisipasi publik, dengan memanfaatkan masa transisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 2026 sebagai peluang implementasi.

Downloads

Published

2026-09-26

How to Cite

REKONSTRUKSI AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DARI KEPATUHAN ADMINISTRATIF MENUJU PUBLIC VALUE: ANALISIS NORMATIF ATAS PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. (2026). Law Studies and Justice Journal (LAJU), 3(3), 671-687. https://doi.org/10.62207/7h4dmr26